sumber : litbang kompas
Hasil Survei Pilgub Jabar 2018
Partai Peserta Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar pengundian nomor urut partai
politik peserta Pemilu pada tahun 2019 di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol Jakpus
beberapa waktu lalu. Pengundian nomor urut ini diikuti oleh 14 partai politik
yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual
secara nasional.
Pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2019 merupakan
tindaklanjut setelah KPU tetapkan parpol peserta pemilu 2019. Sebelum mengambil
nomor urut, 14 partai politik terlebih dahulu mengambil nomor antrean untuk
mengambil nomor urut yang akan digunakan untuk Pemilu 2019. PDI Perjuangan
mendapatkan antrean pertama untuk mengambil pertama kali nomor urut. Ketum PDIP
Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen Hasto Kristyanto mengambil nomor urut
dan partai pemenang Pemilu 2014 ini mendapatkan nomor urut 3 untuk Pemilu 2019
mendatang. Pengambilan nomor urut dilakukan bergantian sesuai dengan nomor
antrean. Setelah PDIP, giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai
Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) , Partai Demokrat,Partai Gerindra dan secara bersamaan antrean
terakhir PSI dan Partai Berkarya.
Berikut nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019:
1. 1. Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Demokrat
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Demokrat
Dari ke empat belas parpol peserta pemilu 2019 tersebut, empat diantaranya
merupakan parpol baru yaitu Partai Garuda (6), Partai Berkarya (7), Perindo (9)
dan PSI (11). Sedangkan partai yang tidak lolos verifikasi yaitu PBB dan PKPI.
Jadwal Pilkada Serentak 2017 - Bagian II
Jadwal pilkada serentak yang akan diselenggaran pada bulan Februari tahun 2017 nanti untuk daerah lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Provinsi Bali (4)
- Kab. Buleleng
2. Provinsi NTT
- Kota Kupang
- Kab. Flores Timur
- Kab. Lembata
3. Provinsi Kalimantan Barat
- Kota Singkawang
- Kab. Landak
4. Provinsi Kalimantan Tengah
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Kotawaringin Barat
5. Provinsi Kalimantan Selatan
- Kab. Hulu Sungai Utara
- Kab. Barito Kuala
6. Provinsi Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai Kep.
- Kab. Buol
7. Provinsi Sulsel
- Kab. Takalar
8. Provinsi Sulawesi Barat (5)
9. Provinsi Sulawesi Tenggara
- Kota Kendari
- Kab. Bombana
- Kab. Kolaka Utara
- Kab. Buton
- Kab. Muna Darat
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
10. Provinsi Gorontalo (6)
- Kab. Boalemo
11. Provinsi Maluku Utara (7)
12. Provinsi Papua
Demikianlah Jadwal Pilkada Serentak di seluruh Indonesia yang akan diselenggarakan oleh masing-masing KPUD pada tahun 2017 nanti. Sekali lagi jadwal ini masih bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jika ada perubahan jadwal, maka akan kami infokan secepatnya.
Untuk pembaca yang ingin mengambil informasi jadwal pilkada serentak 2017 ini, maka tolong sertakan sumbernya pada tulisan anda nantinya.
Jadwal Pilkada Serentak 2017
Berikut ini adalah jadwal pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Februari 2017 nanti. Daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada langsung secara serentak ini masih bersifat tentatif dan masih sangat mungkin berubah.
Sebagai informasi tambahan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung yang akan diselenggarakan secara serentak sesuai jadwal. Pilkada secara serentak gelombang pertama telah sukses diselenggarakan pada tanggal 9 Desember tahun 2015 lalu. Berikut daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2017 nanti :
- Kota Lhokseumawe
- Kota Langsa
- Kota Sabang
- Kab. Aceh Besar, Singkil, Utara, Timur, Jaya, Barat daya, Tenggara, Barat, Tengah dan Tamiang
- Kab. Bener Meriah
- Kab. Pidie
- Kab. Simeulue
- Kab. Biureun
- Kab. Gayo Lues
- Kab. Nagan Raya
2. Provinsi Sumatera Utara
- Kab. Tebingtinggi
- Kab. Tapanuli Tengah
3. Provinsi Sumbar
- Kota Payakumbuh
- Kab. Kep. Mentawai
4. Provinsi Riau
- Kota Pekanbaru
- Kab. Kampar
5. Provinsi Jambi
- Kab. Muaro Jambi
- Kab. Sarolangun
- Kab. Tebo
6. Provinsi Sumatera Selatan
- Kab. Musi Banyuasin
7. Provinsi Bengkulu
- Kab. Bengkulu Tengah
8. Provinsi Lampung
- Kab. Tulang Bawang Barat
- Kab. Pringsewu
- Kab. Mesuji
- Kab. Lampung Barat
- Kab. Tulang Bawang
9. Provinsi Bangka Belitung (2)
10. Provinsi DKI Jakarta (3)
11. Provinsi Jawa Barat
- Kota Cimahi
- Kota Tasikmalaya
- Kab. Bekasi
12. Provinsi Jawa Tengah
- Kota Salatiga
- Kab. Banjarnegara
- Kab. Batang
- Kab. Jepara
- Kab. Pati
- Kab. Cilacap
- Kab. Brebes
13. Provinsi D.I Yogyakarta
- Kota Yogyakarta
- Kab. Kulon Progo
14. Provinsi Jawa Timur
- Kota Batu
15. Provinsi Banten (4)
Daerah diatas tersebut adalah daerah di pulau Sumatera dan pulau Jawa yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2017 nanti. Untuk daerah lainnya yang akan melaksanakan pilkada serentak 2017, silakan klik info jadwal pilkada serentak 2017 untuk daerah lainnya.
Note : silakan anda copy dan anda tulis kembali, namun tolong sertakan sumbernya
Tingkat Popularitas Calon Bupati Pangandaran
Laporan hasil survei pilkada kali ini mengenai tingkat popularitas masing-masing kandidat (individu) yang akan bertarung pada pilkada nanti. Adapun tabel tingkat popularitasnya sebagai berikut :
Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa dari perbandingan pada survei pertama yang diadakan pada bulan Mei lalu terhadap survei berikutnya tiga bulan kemudian, terjadi kenaikan tingkat popularitas yang signifikan pada setiap kandidat. Kenaikan ini selain dipicu oleh kemungkinan gencarnya sosialisasi dari masing-masing tim, kemungkinan juga terjadi karena sudah mengerucutnya pasangan calon yang resmi mendaftar ke KPUD setempat.
Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada tingkat akseptabilitas atau kesukaan kepada beberapa kandidat. Hal ini biasa terjadi karena adanya kenaikan tingkat popularitas yang belum dibarengi oleh kesukaan responden kepada beberapa kandidat tersebut.
Pada indeks tingkat
popularitas
untuk calon Bupati, Jeje masih mendominasi
dengan persentase
sebesar
94.6% dari responden
yang mengenalnya.
Faktor Petahana
di yakini menjadi
alasan kuat bagi Jeje lebih
superior dibanding calon lainnya. Kemudian
tingkat
popularitas
tertinggi
calon Wakil Bupati, juga di raih oleh pasangan
Jeje yaitu Adang Hadari Sandaan
(81.0%). Sedangkan
(Cucu) Sulaksana
pada saat ini baru dikenal
oleh
45.5% responden
saja.
Hasil Survei Pilkada Pangkep : "Elektabilitas Kandidat"
Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan
akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember nanti. Sebanyak 4
pasangan calon akan bertarung memperebutkan kursi nomor satu di wilayah ini.
Ketiga pasangan tersebut adalah Abdul Rahman Assegaf – Kamarussamad (HarapanKu),
Syamsuddin A Hamid-Syahban Sammana (Sahabat), Nur Achmad-Hafsul W Hafatta dan
pasangan Sangkala Taepe-Andi Muh Ali Gaffar Patappe.
Survei pilkada ini dilaksanakan oleh LSIT yang dimulai pada
tanggal 3 Agustus hingga 3 September 2015 dengan margin error kurang lebih 3
persen. Metodelogi survei mengunakan metode acak (multi stage random sampling)
dengan jumlah responden 600 responden yang tersebar 13 kecamatan yang ada di
Pangkep.
Hasilnya, elektabilitas pasangan Abd Rahman Assegaf-Kamrussamad
(HarapanKu) dinyatakan unggul sebanyak 32, 21 persen. Lalu disusul pasangan
Syamsuddin A Hamid-Syahban Sammana (Sahabat) sebesar 28,68 persen. Sementara elektabilitas pasangan Sangkala Taepe-Andi Muh Ali
Gaffar Patappe sebesar 10,53 persen dan pasangan Nur Achmad-Hafsul W Hafatta
cuma 1,22 persen.
Sementara pemilih yang tidak menjawab
dan tidak tahu masih sangat besar yakni 27,36 persen. Dari hasil survei pilkada ini, setidaknya para pasangan calon yang menjadi kandidat pilkada Pangkep 2015 mengetahui posisinya masing-masing hingga saat ini (periode survei). Masih lamanya waktu pencoblosan dan juga masih tingginya prosentase pemilih yang belum menentukan pilihannya, menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh masing-masing tim sukses kandidat untuk menerapkan strategi yang efektif untuk meraih dukungan suara maksimal pada tanggal 9 Desember nanti.
Peluang Menang Kandidat Pilkada Kabupaten Pangandaran
Menarik untuk menyimak pertarungan para kandidat kontestasi pemilihan kepala daerah kabupaten Pangandaran pada saat ini. Seperti kita ketahui bersama, bahwa kabupaten Pangandaran adalah salah satu daerah yang akan mengikuti rangkaian pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember tahun 2015 nanti. Ada tiga pasang kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati yang secara resmi akan maju pada pilkada nanti. Tiga pasangan calon kepala daerah yang akan ikut dalam Pilkada perdana di kabupaten Pangandaran adalah pasangan Jeje Wiradinata dan Adang Hadari. Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKS dan Demokrat. Pasangan Kedua adalah Azizah Talita Dewi dan Sulaksana, yang diusung oleh PKB, Nasdem dan Gerindra. Terakhir adalah pasangan Ino Darsono dan Erwin M Thamrin yang diusung oleh PAN.
Pasangan Jeje - Adang (JIHAD) adalah pasangan yang paling difavoritkan mengungguli pasangan calon lainnya. Faktor utama yang paling berperan dalam hal tersebut adalah karena Jeje Wiradinata adalah seorang Petahana (incumbent) yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Ciamis (daerah induk Pangandaran sebelum dimekarkan). Keuntungan tersebut jika mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh tim suksesi pemenangan Jihad, maka akan berbuah kemenangan. Menurut data statistik dari survei pra pilkada yang telah dilakukan oleh LAMDA Indonesia dari tahun 2005 lalu, sebanyak 88,7% kandidat incumbent yang ikut pilkada, 78,3 diantaranya berhasil memenangkan pilkada, sedangkan sisanya tidak sukses.
Pasangan calon lainnya yaitu pasangan AHLAK (Azizah - Sulaksana). Azizah Talitha Dewi adalah satu-satunya calon Bupati wanita yang ikut meramaikan pilkada kabupaten Pangandaran. Issu gender di yakini akan mampu membuat pasangan ini menjadi kuda hitam yang akan mengacak-acak perolehan suara para kandidat lainnya. Salah satu bukti bahwa issu gender akan memainkan fungsinya sebagai kuda hitam terlihat pada hasil survei pilkada Lamda Indonesia pada beberapa waktu lalu, berikut grafiknya :
Terlihat pada grafik data hasil survei Pangandaran yang termuat diatas, bahwa alasan memilih calon Bupati yang berasal dari perempuan dipilih sebanyak 3.4% responden. Hal tersebut cukup mampu memberikan sumbangan dukungan yang cukup signifikan kepada kandidat.
Pasangan calon yang terakhir adalah pasangan HIDMAT (Ino Darsono - Erwin). Pasangan ini juga masih berpeluang menang untuk merebut kursi nomor satu di Pangandaran. Alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah karena partai pendukungnya PAN, memiliki konstituen yang lumayan banyak dan merata di kabupaten Pangandaran. PAN pada pemilu legislatif 2014 lalu berada di posisi 2 perolehan suara terbanyak di kabupaten Pangandaran. Fakta lainnya adalah sebanyak 5,2% responden survei meyakini bahwa alasan mereka memilih calon bupati adalah karena partai pendukungnya.
Dari analisa masing-masing kandidat pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada kabupaten Pangandaran nanti, ketiganya masih sama-sama memiliki peluang untuk merebut dukungan terbanyak untuk merebut kursi nomor satu. Akan tetapi dilihat dari segi teknis, peluang Jihad masih lebih unggul dari kandidat lainnya. Masih ada waktu bagi tim sukses yang mendukung masing-masing jagoannya untuk berupaya semaksimal mungkin merebut simpati pemilih, tentunya dengan strategi dan program pemenangan yang tepat.
Hasil Survei Pangandaran Agustus 2015
Survei ini menggunakan metode pengambilan sampel multi stage random sampling, teknik pengumpulan pendapat dilakukan secara wawancara tatap muka dengan 750 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah kabupaten Pangandaran. Dengan margin of error +/- 5%, hasil survei ini dapat mewakili gambaran umum mengenai perilaku dan persepsi politik masyarakat kabupaten Pangandaran menghadapi pilkada serentak tahun 2015.
Sedangkan tingkat partisipasi untuk memilih atau mencoblos masyarakat Pangandaran sangatlah besar. Ini ditunjukkan oleh responden yang akan memilih pada pilkada nanti sebanyak 99.3%. Masyarakat yang belum pasti mencoblos hanya sebanyak 0.6% saja.
Alasan terbesar
masyarakat
yang belum pasti mencoblos
adalah merasa mencoblos
pada pilkada
nanti tidak penting
(65.7%), disusul
malas
((21.5%), dan masih bingung
(12.8%).
Baca hasil survei Pangandaran berikutnya :
- Dasar Pilihan Warga Pangandaran Untuk Memilih
- Tingkat Popularitas Calon Bupati
- Sumber Informasi Pilkada
- Toleransi Terhadap Money Politics
Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015
Pada tahun 2015 ini akan digelar pemilihan kepala daerah secara
langsung serentak yang akan diselenggarakan pada awal Desember nanti. Sebanyak
269 daerah tingkat I dan tingkat II akan menyelenggarakan hajatan demokrasi
lima tahunan untuk memilih pemimpin di masing-masing daerah tersebut.
Guna mengakomodir hajatan demokrasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum
telah mengeluarkan beberapa tahapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkada sampai dengan hari H nanti. Berikut tahapan penting Pilkada 2015 yang tercantum dalam Peraturan KPU
Nomor 2 tahun 2015 :
A. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan
- Penyerahan syarat
dukungan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi: 8-12 Juni
- Penyerahan syarat
dukungan calon bupati atau wakil bupati, calon walikota atau wakil walikota
kepada KPU Kabupaten/Kota: 11-15 Juni
- Penelitian
administratif dan faktual di tingkat desa/kelurahan: 23 Juni-6 Juli
- Rekapitulasi di
tingkat kecamatan: 7-13 Juli
- Rekapitulasi di
tingkat kabupaten/kota: 14-19 Juli
- Rekapitulasi di
tingkat provinsi: 22-24 Juli
B. Pendaftaran Pasangan Calon
- Pendaftaran pasangan
calon: 26-28 Juli 2015
- Pemeriksaan kesehatan:
26 Juli-1 Agustus 2015
- Penyampaian hasil
pemeriksaan kesehatan: 1-2 Agustus 2015
- Penelitian syarat
pencalonan dan syarat calon: 28 Juli-3 Agustus 2015
- Pemberitahuan hasil
penelitian syarat pencalonan/calon: 3-4 Agustus 2015
- Perbaikan syarat
pencalonan/calon dari partai politik/gabungan partai politik/perseorangan:
4-7 Agustus 2015
- Penetapan pasangan
calon: 24 Agustus 2015
- Pengundian dan
pengumuman nomor urut pasangan calon: 25-26 Agustus 2015
C. Kampanye
- Masa kampanye: 27
Agustus-5 Desember 2015
- Debat publik/terbuka
antar pasangan calon: 27 Agustus-5 Desember 2015
- Masa tenang dan pembersihan
alat peraga: 6-8 Desember 2015
D. Laporan dan Audit Dana Kampanye
- Penyerahan laporan
awal dana kampanye; 26 Agustus 2015
- Penyerahan laporan
penerimaan sumbangan dana kampanye: 16 Otober 2015
- Penyerahan Laporan
Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK): 6 Desember 2015
- Audit LPPDK kepada
Kantor Akuntan Publik: 7-22 Desember 2015
- Pengumuman hasil audit
dana kampanye: 24-26 Desember 2015
E. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Pemungutan dan
penghitungan suara serentak di TPS: 9 Desember 2015
- Pengumuman hasil
penghitungan suara di TPS: 9-15 Desember 2015
- Rekapitulasi hasil
penghitungan suara tingkat kecamatan: 10-16 Desember 2015
- Rekapitulasi hasil
penghitungan suara tingkat KPU Kab/kota: 16-18 Desember 2015
- Rekapitulasi hasil
penghitungan suara tingkat KPU provinsi: 19-27 Desember 2015
F. Penetapan Calon Terpilih
- Penetapan pasangan
calon bupati/wakil bupati atau calon walikota/wakil walikota terpilih:
21-22 Desember
- Penetapan pasangan
calon gubernur/wakil gubernur terpilih: 22-23 Desember
Persyaratan Calon Independen Makin Berat
UU Pilkada yang baru disahkan beberapa waktu lalu ternyata sangat memberatkan bagi calon independen/perseorangan. Pasalnya, syarat-syarat yang dibebankan bertambah sulit dan berat. Persyaratan yang memberatkan terutama soal dukungan penduduk (pemilih) kepada calon independen yang harus dibuktikan dengan jumlah KTP (Kartu Tanda Penduduk), salah satu contohnya adalah untuk penduduk yang berjumlah 250 ribu kini menjadi minimal 10% untuk persyaratan calon independen.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 telah disepakati, bahwa calon perseorangan telah ditentukan syarat pencalonan perseorangan harus mendapatkan dukungan KTP sebesar 6,5 persen dari jumlah penduduk daerah, artinya ada kenaikan sebesar 3,5 persen dari sebelumnya yang hanya 3 persen saja.
Menurut beberapa pengamat dan praktisi politik, kondisi tersebut sangat memberatkan karena mengumpulkan jumlah KTP sebesar itu merupakan hal yang sangat sulit apalagi nantinya KTP tersebut akan disortir lagi untuk keperluan validasi. Malah ada yang mengatakan bahwa disinyalir seperti ada unsur kesengajaan untuk menjegal calon perseorangan. Implikasi dari bertambahnya syarat minimal ini adalah semakin berkurangnyacalon yang ikut pemilihan, dan mengurangi beban politis pelaksanaan pilkada satu putaran.
Persyaratan bagi calon independen untuk pilgub antara lain adalah :
- Untuk provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta jiwa maka dukungan minimal 10 persen KTP dari jumlah penduduk.
- Provinsi yang berpenduduk 2 hingga 6 juta jiwa maka dukungan KTP minimal 8,5 persen.
- Jika provinsi memiliki jumlah penduduk antara 6 juta hingga 12 juta jiwa maka dukungan KTP minimal 7,5 persen dari jumlah penduduk.
- Dan untuk provinsi yang berpenduduk lebih dari 12 juta jiwa maka syarat minimal jumlah KTP yang harus dikumpulkan adalah sebesar 6,5 persen.
Sedangkan persyaratan untuk calon indepen pada pilkada kabupaten/kota sbb :
- Untuk kabupaten/kota yang jumlah penduduknya kurang dari 250.000 jiwa maka dukungan minimal sebesar 10 persen.
- Kabupaten/kota berpenduduk antara 250.000 s/d 500.000 jiwa maka dukungan jumlah KTP minimal 8,5 persen dari jumlah penduduk.
- Jika kabupaten/kota jumlah penduduknya antara 500.000 hingga 1 juta jiwa maka dukungan minimalnya 7,7 persen.
- Dan untuk kabupaten/kota yang penduduknya lebih dari 1 juta jiwa maka dukungan KTP minimal yang harus dikumpulkan untuk calon independen sebesar 6,5 persen.
Alasan dinaikkannya syarat dukungan minimal bagi calon independen menurut beberapa kalangan dinilai agar ada upaya konsolidasi demokrasi secara terus menerus, efisiensi dan juga untuk menjamin pemilihan kepala daerah hanya berlangsung satu putaran saja sehingga menghemat anggaran. Selain itu dengan diperketatnya persyaratan calon independen maka diharapkan bisa dicegah adanya calon-calon boneka yang dimanfaatkan oleh calon unggulan untuk kepentingan politisnya.
Pada Undang-undang Pilkada yang baru disahkan tersebut juga terlihat adanya kenaikan persentase untuk syarat-syarat calon dari partai politik. Kenaikan tersebut adalah ambang batas kursi DPRD menjadi 20 persen dari sebelumnya 15 persen atau 25 persen perolehan suara dari sebelumnya 20 persen untuk calon kandidat dari jalur parpol.
Akhirnya UU Pilkada 2015 Disetujui DPR
Undang-Undang Pilkada yang dikebut oleh DPR RI dan pemerintah akhirnya sudah terwujud dan siap untuk payung hukum Pilkada serentak mulai Desember 2015. Sebanyak kurang lebih 272 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dimulai pada tahun 2015 ini. Ini berarti terjadi penambahan jumlah dari hitungan sebelumnya, yakni 204 daerah, karena sebagian daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada Januari hingga Juni 2016 juga diikutkan pada pilkada serentak gelombang pertama ini.
Akan dimulainya start mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung ini akibat telah disahkannya secara resmi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah (RUU Pilkada) menjadi sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia. proses jalannya pengesahan ini terbentuk melalui perundingan yang cukup lancar dan empat dari 10 fraksi di DPR menyatakan bahwa setuju atas revisi revisi UU tersebut tanpa memberikan catatan apapun.
Sedangkan pilkada serentak gelombang kedua yang rencananya akan berlangsung pada bulan Februari 2017 nanti, akan diikuti 99 daerah terdiri dari delapan provinsi dan 91 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selanjutnya gelombang ketiga pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 dan akan diikuti oleh 171 daerah meliputi 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota.
KPU saat ini juga tengah merespon dengan menyesuaikan draf peraturan KPU (PKPU) dengan Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru saja disahkan DPR. PKPU tersebut ditargetkan selesai pada bulan April 2015, jadi dibutuhkan waktu kira-kira dua bulan bagi KPU untuk menyesuaikan draf PKPU agar sesuai dengan UU Pilkada yang baru. Ada beberapa poin penting yang akan menjadi bahasan KPU untuk hal tersebut, yaitu misalnya tentang tahapan, program, jadwal dan pencalonan. Khusus untuk pembahasan pencalonan kandidat, penyesuaian akan dilakukan dengan memasukkan penyertaan wakil kepala daerah yang pada UU Pilkada sebelumnya tidak diatur.
Untuk hal badan penyelenggara pemilu, dalam UU Pilkada yang baru ini ditetapkan bahwa KPU dan Bawaslu masih menjadi lembaga yang akan menyelenggarakan pilkada. Mengenai persyaratan usia calon kepala daerah juga ditetapkan oleh UU Pilkada ini, yakni minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, sedangkan persyaratan usia calon bupati/walikota dan wakilnya ditetapkan minimal 25 tahun. Pemenang pilkada hanya ditentukan oleh perolehan suara terbanyak dan ini sudah sesuai dengan tujuan awal perubahan UU Pilkada yaitu untuk mengefisienkan waktu dan anggaran, jadi ambang batas hanya berdasarkan perolehan suara terbanyak.
Dengan telah disahkannya RUU Pilkada menjadi UU Pilkada ini, maka kedaulatan rakyat telah berhasil dikembalikan kembali untuk berhak memilih calon pemimpin daerahnya. Momen ini sejatinya harus lebih disikapi dengan bijak oleh masyarakat di masing-masing daerah di Indonesia, dengan cara memilih secara cerdas pemimpin yang benar-benar berniat memajukan daerahnya dengan tulus dan ikhlas.
Sanggupkah Perppu Pilkada Mengawal Pilkada Langsung?
Saat ini kondisi pemilihan kepala daerah secara langsung semenjak dikeluarkan UU Pilkada yang di sahkan oleh DPR RI tahun lalu berada dalam posisi abu-abu. Kondisi ini terjadi karena keputusan pemerintah, tepatnya Presiden RI yang saat lalu di jabat oleh SBY mengeluarkan juga sebuah peraturan yang berwujud Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengembalikan kembali pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh masyarakat.
Polemik akan hal ini akan terus berlanjut walaupun kita semua mungkin mengetahui bahwa sebuah Perppu tidak akan serta merta menjadi payung hukum yang otentik apabila lembaga DPR belum merestuinya. Perppu tersebut secara umum berisikan tentang beberapa perubahan mengenai pelaksanaam kegiatan pemilihan kepala daerah baik itu pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme demokrasi modern. Didalam Perppu ini juga di perbaharui beberapa aturan main untuk melaksanakan kegiatan pilkada tersebut seperti misalnya pemilihan serentak, kelayakan seorang calon kandidat, mekanisme pemilihan yang lebih terbuka, dan lain sebagainya. Tentunya aturan main yang telah ditetapkan melalui Perppu pilkada tersebut mengakomodir masukan atau evaluasi dari pelaksanaan pilkada beberapa tahun sebelumnya yang masih menjadi problem besar.
Sejatinya di negara yang menganut paham demokrasi, peran sebuah pilkada secara langsung adalah suatu hal yang ideal bagi rakyat untuk menentukan pemimpin di daerahnya. Ekses-ekses negatif yang timbul berupa biaya yang besar, marak politik uang (money politic), konflik horizontal, dan lain-lain hanya merupakan sebuah proses didalam demokrasi. Tentunya sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan paradigma masyarakat pemilih, dan perkembangan iptek, semua efek-efek negatif tersebut nantinya akan tereduksi dengan sendirinya. Tidak bisa juga dikatakan bahwa pemilihan secara tidak langsung melalui DPRD adalah suatu hal yang anti demokrasi, tidak menghargai suara rakyat, dan lain-lain. Namun tidak bisa dipungkiri dan berkaca pada era orde sebelumnya, bahwa kenyataan pemilihan melalui wakil rakyat juga akan bebas dari kolusi dan korupsi. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat masih tergolong rendah, hal ini yang mendasari banyaknya penolakan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung.
Pada tahun 2015, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah sebanyak kurang lebih 200 kepala daerah baik itu kepala daerah tingkat satu maupun dua. Perkembangan pengesahan Perppu untuk digunakan sebagai Undang-Undang ada di tangan DPR sebagai wakil rakyat. Kini bola panas mengenai pro kontra pelaksanaan pilkada secara langsung (dipilih rakyat) maupun tidak langsung (dipilih wakil rakyat) ada di tangan lembaga legislatif. Terlepas dari polemik tersebut dan beberapa kepentingan politik yang menggelayuti para anggota dewan saat ini, kita berharap keputusan terbaiklah yang akan diambil. Keputusan yang terbaik diharapkan murni dari aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini, bukan keputusan yang sepihak mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan. Sekali lagi kita sebagai masyarakat menunggu peran yang bijak para anggota DPR yang akan membahas Perppu Pilkada menuju Indonesia yang lebih baik. (sm/2015)
Jadwal Pilkada Serentak 2015 - Pulau Sumatera
Sebagai suatu lembaga yang peduli akan kepemimpinan masyarakat (daerah) di Indonesia, maka Lamda Indonesia mencoba untuk membuat perkiraan jadwal pilkada yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia yang dimulai pada tahun 2015. Adapun estimasi perkiraan jadwal pilkada ini dibuat berdasarkan pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah pada lima tahun sebelumya dan juga dari sumber lainnya yang dapat dipercaya. Jadwal ini masih bersifat tentatif dan masih sangat memungkinkan untuk berubah. Berikut jadwal pilkada 2015 serentak yang sekiranya akan di gelar di Indonesia di wilayah pulau Sumatera :Provinsi Sumatera Utara :
- Kabupaten Serdang Bedagai
- Kota Medan
- Kabupaten Asahan
- Kota Pematang Siantar
- Kabupaten Labuhan Batu
- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kabupaten Mandailing Natal
- Kota Sibolga
- Kabupaten Humbang Hasudutan
- Kabupaten Samosir
- Kabupaten Toba Samosir
- Kabupaten Pakpak Barat
- Kabupaten Simalungun
- Kabupaten Nias Selatan
- Kabupaten Karo
- Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kota Binjai
- Kota Tebing Tinggi
- Kota Tanjung Balai
Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Barat
- Kota Solok
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Solok Selatan
- Kabupaten Dharmas Raya
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Limapuluh Koto
- Kabupaten Agam
- Kota Bukit Tinggi
- Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Riau
- Kabupaten Bengkalis
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kota Dumai
Provinsi Jambi
- Kabupaten Batang Hari
- Kabupaten Muaro Jambi
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Sumatera Selatan
- Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Kabupaten O K U Selatan
- Kabupaten O K U Timur
- Kabupaten Ogan Ilir
- Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Bengkulu
- Provinsi Bengkulu
- Kabupaten Seluma
- Kabupaten Muko-muko
- Kabupaten Kaur
- Kabupaten Rejang Lebong
- Kabupaten Lebong
- Kabupaten Kepahiang
- Kabupaten Bengkulu Utara
Provinsi Lampung
- Kabupaten Lampung Selatan
- Kabupaten Lampung Timur
- Kabupaten Way Kanan
- Kabupaten Lampung Tengah
- Kabupaten Metro
- Kabupaten Bandar Lampung
Provinsi Bangka Belitung
- Kabupaten Bangka Barat
- Kabupaten Bangka Tengah
- Kabupaten Bangka Selatan
- Kabupaten Belitung Timur
Provinsi Kepulauan Riau
- Kabupaten Lingga
- Kabupaten Kep. Riau
Langganan:
Postingan (Atom)
